KOMPAS.com - Ada dua kelompok intelektual. Pertama, kelompok intelektual murni yang ingin mengetahui dan mengkaji semua persoalan yang digelutinya melalui berbagai kegiatan ilmiah dan akademis. Kedua, intelektual aktivis yang tidak cukup memahami dan mempelajari ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, tetapi memiliki hasrat untuk mengubah keadaan.

Faisal Basri termasuk intelektual aktivis. Dia seorang yang kritis, pragmatis, tetapi tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar tertentu,” kata Boediono, wakil presiden terpilih 2009-2014, ketika memberikan sambutan pada peluncuran buku Lanskap Ekonomi Indonesia dan seminar tentang kondisi, tantangan, dan prospek ekonomi Indonesia pada pemerintahan kedua Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Rabu (7/10) lalu.

Bedah buku dan seminar yang dipandu moderator Suryopratomo itu juga menghadirkan tiga pembicara, yakni Firmansyah (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), Lin Che Wei (konsultan investasi), dan Anis Baswedan (Rektor Universitas Paramadina).

Sebelum memulai sambutannya, Boediono membacakan sebagian puisi karya Faisal Basri berjudul Keniscayaan Perubahan yang dibuat 1 Januari 1998. Gemuruh semakin menggelegar, Derap perubahan menghentak-hentak, Sumbat-sumbat telah terpental, Pekik perlawanan tak terbendungkan, Itulah pertanda era baru akan membentang, Cuma dalam hitungan bulan....

Buku setebal 622 halaman yang diterbitkan Kencana Prenada Media Group itu disusun berdua oleh Faisal Basri dan Haris Munandar. Buku ini berisi kajian dan renungan terhadap masalah-masalah struktural, transformasi baru, dan prospek perekonomian Indonesia.

Menurut Boediono, dalam menyampaikan pandangannya, Faisal Basri tidak pernah sungkan untuk menyampaikan fakta dan data. Karena itu, adakalanya dia sering ”menabrak” kebijakan pemerintah.

Meski demikian, dia juga termasuk orang yang pragmatis. Faisal Basri tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi yang realistis.

Ransel dan sepatu sandal

Sebagai ekonom, Faisal Basri juga tidak berpihak pada mazhab tertentu. ”Pikirannya selalu bebas, tidak terikat, pragmatis, kritis, dan konsisten, tetapi tetap dilandasi prinsip-prinsip dasar tertentu,” kata Boediono.

Pandangan, komentar, dan tulisan Faisal Basri selalu menekankan pada tiga hal. Pertama, rasa keadilan yang sangat kuat. Kedua, fokus pada manusia sebagai point central. Ketiga, selalu mengacu pada kemaslahatan umum, bukan kepada orang per orang atau kelompok.

Faisal Basri bukan hanya konsisten dalam tataran abstrak, melainkan juga konsisten dalam kesehariannya. Dia mampu menyatukan kata dan hati dengan perbuatannya.  ”Ransel dan sepatu sandal sudah menjadi ciri khas Faisal Basri,” tutur Boediono yang kemudian disambut tepuk tangan hadirin.

Menyinggung soal buku, Boediono kemudian menyoroti pandangan Faisal Basri soal BUMN. Pada halaman 410-411 buku Lanskap Ekonomi Indonesia, Faisal Basri menulis, selama ini BUMN disandera oleh tiga masalah besar, yakni mismanajemen dan pelemahan etos kerja, politisasi dan penjarahan, serta masalah korupsi.

Seandainya tidak ada tiga masalah berat itu, BUMN sebenarnya tidak perlu diperlakukan secara khusus. Kedudukannya sama saja dengan perusahaan swasta dan koperasi.

Bahkan, seperti dibayangkan Bung Hatta, pada hakikatnya keberadaan BUMN itu hanya sementara. Ketika warga negara biasa sudah bisa menjadi pelaku ekonomi andal melalui perusahaan swasta ataupun koperasi, BUMN secara alamiah harus minggir. Jadi, peran pemerintah hanya sebagai regulator dan pembina sehingga tidak perlu lagi menjadi pelaku langsung dalam perekonomian.

Namun, dalam kenyataannya BUMN di Indonesia terus hadir dan diperlakukan secara khusus. Menurut Faisal, besarnya dividen yang diberikan BUMN, yang jumlahnya lebih dari 100, kepada negara masih kalah dibandingkan dengan kontribusi pajak dari empat perusahaan rokok.

Faisal Basri kemudian memberi contoh Pertamina. Biaya produksi minyak di perusahaan BUMN itu lebih mahal ketimbang di Chevron. Biaya produksi 1 barrel minyak di Pertamina sebesar 36,1 dollar AS, sedangkan di Chevron hanya 6,8 dollar AS per barrel.

Pada bagian lain, Boediono juga menyoroti cara pandang Faisal Basri yang bebas dan tidak terikat pada mazhab ekonomi tertentu. Teori-teori pembangunan mengedepankan perdebatan mengenai kegagalan pasar versus kegagalan pemerintah.

Di kebanyakan negara berkembang, mekanisme pasar tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Namun, sebaliknya, pengalaman juga menunjukkan bahwa keterlibatan langsung pemerintah di dalam perekonomian tidak memberikan hasil yang lebih baik. Untuk Indonesia, agaknya sulit untuk mengatakan bahwa krisis ekonomi disebabkan oleh kegagalan pasar.

Menurut Boediono, Indonesia sudah mampu melampaui krisis keuangan yang disebabkan oleh kehancuran sektor keuangan global pada akhir tahun 2008 dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya jangan mengerdilkan atau mengecilkan kepercayaan diri sendiri dalam menangani krisis itu.

”Seyogianya kita bersyukur karena bisa menyelesaikan krisis itu dengan kekuatan sendiri. Seyogianya kita menghargai siapa pun ini, pemerintah, masyarakat, dunia usaha bermasa-sama. Jangan justru malah mengerdilkan kemampuan kita, dengan selalu mencari-cari kesalahan dan mengecilkan kepercayaan diri sendiri,” ujarnya.

Menurut Boediono, dibandingkan dengan krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1997-1998, Indonesia gagal melakukan pemulihan. Padahal, saat itu, pemerintah harus meminta bantuan pihak lain, terutama Dana Moneter Internasional (IMF).

Adapun dalam krisis keuangan yang dipicu oleh pengucuran kredit perumahan bermasalah di Amerika Serikat (subprime mortgage) tahun 2007 hingga awal 2009, Indonesia memulihkan perekonomiannya dengan kekuatan sendiri.

”Krisis yang baru dilewati dengan selamat dan dengan respons sendiri, dengan kerja bangsa sendiri, tanpa bantuan IMF atau siapa pun. Tidak seperti yang kita lakukan pada krisis yang terjadi pada 11 tahun lalu, yang sebenarnya tidak separah krisis kali ini karena bukan krisis global. Kita gagal meskipun dibantu IMF,” ujar Boediono.

Fasial Basri mengatakan, Indonesia bisa lolos dari krisis tahun 2008 lebih dikarenakan luck, bukan karena adanya gebrakan dari pemerintah. Selain itu, sektor perbankan nasional tidak terkena dampak subprime mortgage secara langsung.

”Indonesia selamat karena tidak tergantung pada ekspor. Adapun surplus neraca perdagangan karena impor yang cepat terpuruk. Daya saing Indonesia juga meningkat karena pada saat yang sama negara lain mengalami krisis sehingga kondisi ekonominya melemah,” ujarnya.(gun/ppg/OIN/faj)

• 20.10.09 - Hatta Rajasa Bersandar Pesan Orang Tua