Stabat,  (Diskominfo) 

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH,  diwakili oleh  Sekdakab. Langkat dr. H. Indra Salahudin Mkes, MM, memimpin jalannya rapat bulanan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Langkat, ke dua pada tahun 2018, bertempat di Resto Cabe Ijo Stabat, Rabu (7/3).

 Pada kesempatan rapat tersebut dr.H. Indra saat menyampaikan arahan dan bimbingan, mengingatkan, inflasi adalah musuh masyarakat, yang harus dilakukan tindakan khusus dan cepat dalam penanganannya, sebab dampak terjadinya insflasi  akan meresahkan masyarakat secara luas (global).

 “Akibatnya jika tidak cepat untuk penanganannya, akan menimbulkan keresahan sosial disegi perkembangan ekonomi, yang bisa berdampak buruk pada nilai jual  beli kebutuhan pokok masyarakat, walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu tajam,”terangnya dengan tegas.

 Maka dengan adanya dukungan dari Bank Indonesia (BI), sambung Sekdakab. Langkat, TPID ini akan bisa lebih maju dan baik dalam menangani pengendalian gejolak harga pasar,  ditengah- tengah kehidupan perekonomian masyarakat.  Selain itu yang juga diperlukan,   tingkatkan kerja sama yang baik antara anggota TPID   dalam memberikan masukan dan bertukar saran,.

 “Salah satunya saling bertukar pikiran dan memberikan masukan kepada seluruh anggota tim yang tergabung  dalam anggota TPID Kab.Langkat, apalagi untuk sering dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab.Langkat  sangat diperlukan, sebab  Disperindag  merupakan salah satu  unsur penting dalam tatanan tata niaga perkembangan  perekonomian di Kabupaten Langkat,”ujarnya.

 Beralih, Anggota TPID dari Bank Indonesia, Aries, dalam rapat tersebut,  meyampaikan laporannya, bahwa insflasi khusunya di Sumatra Utara tidak mengalami kenaikan  yang sangat tinggi, namun pada bulan februari ini mengalami deplasi mencapai  0,89%, dan ini merupakan  nilai yang lebih  rendah dari skala nasional.

 “Disebabkan Sumut memiliki Penyumbang deplasi, karena  adanya pola hubungan tranfortasi pendistribusian bahan 9 pokok  yang mengalami perbaikan,”ungkapnya.

 Sedangkan laporan Ir. Aman Purba dari Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan, mengatakan, pengembangan  usaha pangan masyarakat atau PUPM,  yang ada di Kab.Langkat, menjadi penyangga kebutuhan pokok, untuk mengendalikan harga jual beli pasar, bahan pokok utama tersebut adalah beras.

 “Selaian itu bagi Dinas pertanian sapi induk wajib bunting (Siwak) juga sebagai produk unggulan, sedangkan lainnya yang juga menjadai unggulan adalah  pengembangan tanaman perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit, kakau dan karet, yang  dikembangkan oleh masyarakat perkebunan,”jelasnya.

 Sedangakan laporan dari Dinas Kelautan Dan Perikanan yang disampaikan oleh Abdul Khodir mengatakan bahwa untuk program Asuransi nelayan. Diharapkan para nelayan yang ada di Kab,Langkat seluruhnya mengikut asurasi.

“Nelayan  yang ada di Langkat seluruhnya berjumlah  19 ribu,   sedangkan pada tahun 2017 yang ikut asurasi baru  7500 nelayan,  sedangkan untuk  2018 ini   diupayakan 5000 nelayan lagi untuk masuk asuransi,”terangnya.

 Turut hadir sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait, Dinas Perindustrian, Dinas Koprasi, Badan Penduduk statistik, Dinas Kesehatan, PDAM, Bagian Hukum , Dinas Kominfo dan Intasi terkait lainya.  (Diskominfo)