Stabat, (PDE)
Kabupaten Langkat kembali terima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 di gedung BPK RI Perwakilan Medan, Rabu (1/7).
Penyerahan LHP tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Erwin SH, M.Hum dan diterima #--more--#Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH bersama Ketua DPRD Kab. Langkat Terbit Rencana PA SE serta didampingi Sekda dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM dan Inspektur Kab. Langkat H. Amril S.Sos, M. AP . Saat dikonfirmasi, Ngogesa menyampaikan rasa syukur atas penghargaan ini, menurutnya, sudah 3 tahun kita meraih predikat ini, dan tahun 2015 ini, kita kembali meraih predikat tersebut.
“Setidaknya prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemkab. Langkat dapat dipertahankan dan berharap untuk tahun yang akan datang dapat lebih ditingkatkan menuju pengelolaan Keuangan Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” ujar Ngogesa.
Sekaligus Ngogesa menegaskan kepada seluruh SKPD dijajaran Pemkab. Langkat untuk lebih tertib dan lebih baik lagi dalam mengelola keuangan daerah, baik dari aspek ketertiban administrasi maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Senada dengan Ngogesa, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Erwin SH, M.Hum juga menyampaikan hal yang sama, predikat WDP jangan menjadikan Pemkab. Langkat puas, karena masih ada lagi predikat yang lebih baik dan layak diberikan kepada Pemkab. Langkat.
Dan untuk mendapatkan predikat WTP, Erwin sependapat dengan Ngogesa, seluruh SKPD dijajaran Pemkab. Langkat harus lebih baik lagi mengelola Keungan Daerah, “Komitmen Ciptakan Pemerintahan yang bersih telah diupayakan selama kepemimpinan Bupati Ngogesa, karena itu, upaya dan laporan harus disejajarkan demi mencapai harapan tersebut” kata Erwin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kab. Langkat Terbit Rencana PA SE menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut, “DPRD Langkat sebagai mitra Pemerintahan Eksekutif akan terus bekerja sama bahu membahu mewujudkan prestasi demi mencapai Good Governance yang diharapkan seluruh masyarakat Langkat” kata Terbit.
Penyerahan LHP tersebut disampaikan BPK RI Perwakilan Sumut ke 7 Kabupaten/kota se-Sumut, yakni, Langkat, Labusel, Paluta, Batubara, Taput, Kota Sibolga dan Gunung Sitoli.
Untuk Kabupaten/kota lainnya, BPK RI Perwakilan Sumut akan menyampaikan beberapa hari kemudian setelah proses pemeriksaan hasil terebut rampung penyelesaian. (Humas/Informasi)