Stabat, Langkat - 

Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP menyampaikan jawaban resmi Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Langkat dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Langkat, Selasa (25/11/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat, H. Ajai Ismail, SE yang sebelumnya membuka skors untuk melanjutkan paripurna terkait tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi pada 24 November 2025.

Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda dan para kepala perangkat daerah, di antaranya Pabung Kodim 0203 Langkat/Binjai Mayor Inf. Hasanuddin Batubara, SE, perwakilan Kejaksaan Negeri Langkat, Pengadilan Negeri Stabat, Kepala BPS Langkat, serta camat se-Kabupaten Langkat.

Perkuat Pendapatan Daerah dan Efisiensi Anggaran

Dalam penyampaiannya, Sekda Amril menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat sependapat dengan DPRD terkait pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara realistis dan berbasis potensi wilayah.

“Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen mengoptimalkan sumber PAD, baik pajak daerah, retribusi, maupun pengelolaan aset daerah, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat dapat dikurangi bertahap,” ucap Amril.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui:
1. Pendataan dan validasi objek dan subjek pajak
2. Digitalisasi sistem pemungutan
3. Peningkatan pengawasan transaksi
4. Edukasi wajib pajak

Selain itu, setiap OPD diminta menyusun indikator kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan RPJMD, RKPD, serta prioritas pembangunan daerah.

Fokus Anggaran untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Menjawab kritik terkait proporsionalitas belanja daerah, Bupati menegaskan bahwa APBD 2026 diarahkan pada pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat, meliputi:
- Pendidikan: rehabilitasi ruang belajar, sanitasi, sarana perpustakaan dan UKS
- Kesehatan: program UHC berobat gratis, penguatan layanan primer dan fasilitas rujukan
- Infrastruktur: perbaikan jalan, jembatan, irigasi terutama di kawasan kantong kemiskinan dan sentra pertanian
- Ekonomi kerakyatan: pemberdayaan UMKM, sektor pertanian dan perikanan

“Seluruh program diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat marginal, petani dan nelayan,” ujarnya.

Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Ketahanan Pangan

Bupati juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam menekan kemiskinan ekstrem melalui:
- Pemutakhiran data berbasis SK Bupati
- Pendampingan UMKM
- Respon cepat terhadap kerentanan sosial melalui SOP dan kanal pengaduan terbuka

Sementara untuk ketahanan pangan, pemerintah memastikan:
- Ketersediaan benih, pupuk dan alsintan yang terjangkau
- Penyuluhan berkala bagi petani
- Pembangunan akses jalan pertanian dan sarana pendukung lain

Penguatan Pariwisata dan Infrastruktur Wisata

Pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan sarana pendukung destinasi wisata, seperti:
- Kios kuliner dan cenderamata
- Toilet dan mushola
- Tourist Information Center (TIC)
- Jalan setapak, parkir dan gapura
Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan wisata.

Pengawasan Ketat Pembangunan Infrastruktur

Amril memastikan bahwa Pemkab Langkat memperkuat sistem pengawasan pekerjaan infrastruktur melalui:
- Pemeriksaan administrasi dan dokumen kontrak
- Pengawasan teknis lapangan
- Pengendalian keuangan dan pembayaran
- Pengawasan APIP dan masa pemeliharaan
Agar hasil pembangunan lebih berkualitas dan tahan lama.

“Melalui jawaban ini, kami berharap dapat menambah pemahaman bersama terhadap kebijakan yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” tutup Sekda Amril mewakili Bupati Syah Afandin.

Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmennya menjadikan APBD sebagai instrumen pembangunan yang efektif dan berpihak pada masyarakat luas, demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan daerah yang berkelanjutan.(ikp/kominfolangkat).