Tanjung Pura -

Pemerintah Kabupaten Langkat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan pascabencana banjir, Jumat (30/1/2026). Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan fasilitas pelayanan kesehatan guna memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal setelah terdampak bencana.

Rombongan Komisi IX DPR RI disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP yang mewakili Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH. Kunjungan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi layanan kesehatan di daerah yang terdampak banjir.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA, bersama sejumlah anggota Komisi IX DPR RI, di antaranya Delia Pratiwi Sitepu, SH, dr. Gamal, Edy Wuryanto, Pulung Agustianto, dan Ranny Fahd Arafiq, serta anggota lainnya. Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam agenda tersebut, Komisi IX DPR RI meninjau langsung dua fasilitas kesehatan yang terdampak banjir, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura dan Puskesmas Pantai Cermin. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana, kesiapan tenaga kesehatan, serta keberlangsungan pelayanan medis bagi masyarakat pascabencana.

Sekretaris Daerah Langkat H. Amril menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Komisi IX DPR RI terhadap sektor kesehatan di Kabupaten Langkat. Ia berharap, hasil peninjauan tersebut dapat mendorong dukungan dan langkah konkret dari pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan yang terdampak banjir.

“Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi dasar penguatan sinergi pusat dan daerah, khususnya dalam pemulihan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Langkat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin pelayanan kesehatan tetap prima, terutama di wilayah yang baru saja mengalami bencana. Ia menyampaikan bahwa hasil tinjauan lapangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Komisi IX DPR RI untuk ditindaklanjuti di tingkat nasional.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan, sehingga hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak tetap terjamin meskipun berada dalam kondisi pascabencana.(ikp/kominfolangkat).